Kota Depok, sebagai salah satu penyangga utama Jakarta, mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan properti yang sangat masif dalam dua dekade terakhir. Namun, di balik deretan perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang menjamur, muncul sebuah persoalan serius yang mengancam masa depan generasi muda di bidang olahraga. Fenomena krisis lahan di Depok telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang dulunya digunakan sebagai tempat berinteraksi warga kini telah berubah menjadi beton. Dampaknya, pemerintah daerah maupun sektor swasta menghadapi tantangan yang sangat berat ketika ingin merencanakan pembangunan fasilitas publik, terutama untuk kepentingan pembinaan atlet.

Persoalan utama dalam membangun sarana olahraga di Depok adalah meroketnya harga tanah yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lahan-lahan strategis yang dulunya direncanakan untuk menjadi pusat kebugaran atau stadion mini kini telah dikuasai oleh pengembang komersial. Akibatnya, banyak cabang olahraga yang potensial di Depok tidak memiliki tempat latihan yang representatif. Para atlet harus menempuh perjalanan jauh ke Jakarta atau Bogor hanya untuk mendapatkan fasilitas latihan yang standar, yang tentu saja menguras waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas olahraga ini menciptakan hambatan besar bagi pencapaian olahraga prestasi. Olahraga tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur; tanpa lapangan yang memadai, bakat-bakat muda hanya akan menjadi pemain amatir tanpa sentuhan profesional. Di Depok, banyak klub sepak bola, basket, hingga atletik yang terpaksa berbagi lapangan yang kondisinya sudah tidak layak atau bahkan menggunakan fasilitas umum yang tidak standar. Kondisi ini sangat ironis bagi sebuah kota yang mengklaim sebagai kota layak anak dan kota pendidikan, namun abai terhadap penyediaan ruang bagi ekspresi fisik dan kompetisi yang sehat.

Selain masalah harga, regulasi mengenai tata ruang di Depok juga sering kali dianggap kurang memihak pada kepentingan publik jangka panjang. Banyak lahan fasos-fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) dari pengembang yang ukurannya terlalu kecil untuk dijadikan sarana olahraga prestasi seperti lintasan lari atau kolam renang standar nasional. Pemerintah kota seharusnya memiliki keberanian politik untuk mewajibkan setiap pembangunan kawasan baru menyisihkan lahan yang cukup luas untuk pusat olahraga terpadu. Tanpa regulasi yang ketat, Depok hanya akan menjadi “hutan beton” yang kering akan prestasi olahraga, di mana anak-anak mudanya lebih banyak menghabiskan waktu di mal daripada di lapangan.